Kewenangan Pengadilan Terhadap Gugatan Praperadilan Tentang Atau Tidaknya Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 143 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

01 2022 Pid

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Logo Yang Tidak Dicatat Dan Diguna…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

102 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

01 2019 Bis

Kewenangan Hak Serifikat Pekerja / Serikat Buruh Dalam Berunding Menentukan P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 84 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

05 2019 Htn

Klaim Jaminan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Huku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 149 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

04 2019 Htn

Politik Hukum Penentuan Keadaan Kegentingan Yang Memaksa Terhadap Paham Yang …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 110 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

02 2019 Htn

Penegakan Kode Etik Terhadap Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Kepala Daera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 122 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

01 2019 Htn

PENGHAPUSAN PENDAFTARAN PATEN CACAT FORMIL YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-U…

Salah satu bentuk penegakan hukum dalam perlindungan paten di Indonesia adalah dengan dihapuskannya paten terdaftar dari daftar umum Ada beberapa alasan sebuah paten terdaftar dapat dihapuskan dari daftar umum paten. Diantara alasan tersebut adalah tidak terpenuhinya kewajiban pemilik atau pemegang paten membayar biaya tahunan. Paten hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor …

KEPASTIAN HUKUM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI ALTERNATIF LEM…

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Indonesia telah mensahkan dan mengundangkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undangundang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. untuk mengakomodir penyelesaian sengketa antara konsumen dengan produ…

ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 06 TAHUN 2023 TERHADAP PEMUT…

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta dipandang perlu ditetapkan menjadi UndangUndang, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U…